Ritola T. Situmeang, S.H.

Minggu, 27 November 2011

Skripsi - Latar Belakang Masalah



Sudah alamiah, setiap kekuasaan yang tidak disadari makna dan batas-batasnya akan selalu menggoda pemegangnya untuk berperilaku congkak. Hal inilah yang pernah dijadikan adagium oleh sejarawan Inggris, Lord Acton: “kekuasaan cenderung untuk korup, semakin besar kekuasaan semakin besar kecenderungannya untuk korup” (power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely).[1]

Kecongkakan kekuasaan (the arrogance of power) ditandai dari perilaku dan tindakan yang selalu berorientasi pada kekuasaan semata-mata serta lari dari garis prinsip “legalitas”. Tidak perduli rule of law, Hak Asasi Manusia (HAM), dan menerjang batas-batas wewenang dan kekuasaan (limit of power) yang resmi dan sah sebagaimana ditentukan dan diberikan undang-undang. Kecongkakan kekuasaan juga akan memanifestasikan tindakan kesewenang-wenangan dengan berperilaku over acting. Manifestasi over acting ialah menafsirkan sesuatu menurut kemauan dan selera sendiri.[2]

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berkaitan dengan Peninjauan Kembali sebagai Upaya Hukum Luar Biasa amat sangat jelas. Pasal 263 ayat (1) KUHAP merumuskan: “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung”. Dalam penjelasan resmi pasal ini dikatakan: “pasal ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta Peninjauan Kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Rumusan norma seperti Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut di atas adalah bersifat tertutup, sehingga tidak dapat ditafsirkan lagi. Hal ini sesuai dengan adagium interpretatio cecat in claris, yang berarti jika teks/kata-kata atau redaksi undang-undang telah terang dan jelas, maka tidak diperkenankan untuk ditafsirkan. 

Sebagaimana dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, maka asas pokok Peninjauan Kembali terdiri dari tiga fondasi/landasan kokoh dalam suatu kesatuan dan tidak terpisahkan, yaitu: permintaan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya terhadap putusan pemidanaan; permintaan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; permintaan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya oleh terpidana atau ahli warisnya.

Adapun landasan atau jiwa di balik ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP ialah bahwa lembaga Peninjauan Kembali sebagai Upaya Hukum Luar Biasa dibentuk ditujukan untuk kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban. Sejalan dengan itu, Pasal 266 ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa: “pidana yang dijatuhkan dalam putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula”. Yang diperbolehkan adalah menjatuhkan putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP, berupa: “putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”.    

Dalam perkembangan praktik peradilan belakangan ini, berawal sejak lahir Putusan No. 55 PK/Pid/1996 di mana Mahkamah Agung menerima permintaan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (vrijpraak) dalam perkara Muchtar Pakpahan, terdapat trend pemikiran bahwa Jaksa Penuntut Umum “boleh” mengajukan permintaan Peninjauan Kembali. Hal itu ditandai dengan tidak sedikit perkara di mana Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Dengan kata lain, Putusan No. 55 PK/Pid/1996 telah menjadi precedent bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali.

Untuk ini, perlu sekilas dilakukan refleksi bagaimana praktik peradilan dalam era rezim Orde Baru, era di mana Putusan No. 55 PK/Pid/1996 dilahirkan. Dalam masa kejayaannya, rezim ini telah berhasil menyeret peradilan sebagai alat pembenar, penguat, dan pengawet kekuasaan. Ketika penguasa merasa terancam kepentingannya, peradilan dijadikan alat untuk menjebloskan “musuh-musuh politiknya” ke sel-sel tahanan tanpa dasar moralitas hukum.[3] Muchtar Pakpahan di kala itu menjadi “incaran penguasa” karena dituduh menjadi dalang demo buruh melalui wadah SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) cabang Medan. Karena itu, segala cara dilakukan untuk menyeret Muchtar Pakpahan ke penjara. Jadilah kemudian permintaan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, dan melalui Putusan No. 55 PK/Pid/1996 Mahkamah Agung menjatuhkan putusan berupa pemidanaan.[4] Di luar itu, sejumlah besar aktivis hukum dan HAM dan demokrasi diculik, ditahan tanpa proses hukum, dan disiksa secara kejam hingga dihilangkan.[5]

Pendek kata, dalam era rezim Orde Baru hukum tidak menjadi tempat bernaung bagi pihak lemah dan jujur, atau tempat terbenturnya pihak yang kuat lagi curang, melainkan menjadi alat penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan mempergunakan hukum sebagai alat pemukul.[6]

Memoria[7] praktik peradilan dalam era rezim Orde Baru telah mendorong mayoritas ahli hukum, terutama ahli hukum pidana dan acara pidana bersikap-tindak bahwa pengajuan permintaan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum seperti dalam perkara Muchtar Pakpahan tidak perlu terulang lagi. Dengan kata lain, Putusan No. 55 PK/Pid/1996 tidak perlu dijadikan Yurisprudensi, karena putusan tersebut merupakan “kesalahan sejarah”.[8] Hal ini berarti berdamai dengan masa lalu dengan memutus mata rantai kesalahan cukup sampai di sini. Dalam posisi seperti itu, mungkin bisa dikatakan serupa dengan ungkapan to forgive but not to forget (memaafkan, tetapi bukan untuk melupakan).

Namun demikian, sebagaimana telah menjadi pengetahuan bersama, setelah dan sebagian karena Putusan No. 55 PK/Pid/1996 tersebut, Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan tercatat telah menerima/mengabulkan lima dari enam perkara di mana Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan Peninjauan Kembali. Kelima perkara tersebut adalah: perkara The Gandhi Memorial School dengan terdakwa Ram Gulumal al. V Ram (Putusan No. 3 PK/Pid/2001); perkara Perusakan Barang: Kunci Rumah, Pintu Rumah, Kusen dan Pintu WC dengan terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih (Putusan No. 15 PK/Pid/2006); perkara Pembunuhan Berencana dan Pemalsuan Surat dengan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto (Putusan No. 109 PK/Pid/2007); perkara Korupsi dengan terdakwa Syahril Sabirin (Putusan No. 07 PK/Pid. Sus/2009); perkara Korupsi dengan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra (Putusan No. 12 PK/Pid. Sus/2009).

Lagi, walaupun Pasal 266 ayat (3) KUHAP sebagaimana telah diuraikan dengan tegas melarang menjatuhkan pidana melebihi pidana dalam putusan semula, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 109 PK/Pid/2007 dalam perkara Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut di atas menjatuhkan pidana melebihi pidana dalam putusan semula atau memperberat pidana. Dan dalam putusan-putusan Peninjauan Kembali perkara lainnya, Mahkamah Agung mengulangi kembali amar putusan Peninjauan Kembali seperti dalam perkara Muchtar Pakpahan, di mana Mahkamah Agung menjatuhkan putusan berupa pemidanaan. Kalau hukum acara yang merupakan lex certa pun ditabrak, maka terbuka peluang untuk menabrak pasal-pasal lain di dalam KUHAP. Mungkinkah memoria praktik peradilan di era rezim Orde Baru itu dijadikan sebatas ingatan masa lalu, karena itu tidak begitu menggetarkan (tremendum et fascinosum)?

Terlepas dari soal itu, telah disepakati dari Undang-undang Dasar 1945 diketahui bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Pengertian pokok dari negara hukum adalah bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Yang menjadi tujuan pembatasan kekuasaan negara oleh hukum ini ialah agar kepentingan warga negara/rakyat, yaitu hak-hak asasinya dapat terjamin dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Sebagai negara hukum, Indonesia juga mengakui prinsip negara hukum. Secara umum prinsip-prinsip yang harus ada dalam suatu negara hukum, yaitu pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia; peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak; legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Negara Hukum Indonesia, tentu tidak sekedar “moral manifesto”.[9] Negara Hukum Indonesia harus diwujudkan dalam pelaksanaan praktik (practical application) sehingga melebihi dari “moral manifesto”. Prinsip-prinsip yang agung apabila ia dijunjung tinggi-tinggi dalam abstraksinya, dan tidak dilaksanakan dalam kehidupan hukumnya, akan menjadi slogan-slogan yang “iilusoir” sifatnya. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum diperhadapkan dengan prinsip kepastian dan perlindungan hukum, sehingga yang menjadi judul penelitian ini adalah: ”UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM”.


[1]Lihat dalam M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 7.
[2]Ibid., hlm. 6-7.
[3]Daniel S. Lev dalam Busyro Muqoddas, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006, hlm. vi.
[4]Berita Online, “PK oleh Jaksa Rusak Tatanan Hukum Indonesia”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22482/>, diakses 28 Januari 2010. Lihat juga, Berita Online, “PK oleh Jaksa dan Toko Buku Loakan”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bbecea1aa0ab/>, diakses 24 April 2010.
[5]Daniel S. Lev dalam Busyro Muqoddas, Loc. Cit.
[6]Andi Hamzah, “Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”. Makalah disampaikan pada seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
[7]Memoria, dalam pemahaman filsafat menurut Walter Benjamin, bukan hanya ingatan terhadap masa lalu, tetapi terutama sebagai pengalaman yang menggerakkan, karena begitu menggetarkan (tremendum et fascinosum) sehingga mendorong seseorang supaya aktif berinisiatif untuk bersikap-tindak dengan motivasi sadar dari tanggung jawab suara hati sendiri. Lihat dalam Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 43.
[8]Krupu Kulit, “Dilema Peninjauan Kembali oleh Jaksa-Catatan atas Putusan MA”, <http://krupukulit.wordpress.com/2008/11/07>, diakses 21 Januari 2010.
[9]Istilah Egon Schwelb Human Rights and the International Community. Lihat dalam Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta, Erlangga, 1984, hlm 58. Manifesto adalah pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau suatu kelompok: politik; komunis. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm. 712.
                                                                                                                                               

0 komentar:

Poskan Komentar